Karawang, Lintasbatas.News – Pembangunan jalan beton poros Dusun Teluk Bunder, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, menjadi sorotan setelah mengalami keretakan sebelum digunakan.
Kasus ini pun viral di media sosial, memicu reaksi keras dari warga setempat yang mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek tersebut.
Menurut pantauan di lapangan, pembangunan jalan ini diduga menggunakan besi tulangan yang tidak sesuai ukuran, serta hanya menggunakan 20 pasang cincin besi, padahal seharusnya 23 pasang.
Selain itu, volume tinggi beton juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni seharusnya 0,20 meter, namun hanya mencapai 0,18 hingga 0,19 meter.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Langit Rajawali ini diduga kuat tidak sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Dewisari, Apip, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang baru saja selesai dikerjakan namun sudah mengalami keretakan di tiga titik.
“Apakah perbaikan jalan yang baru saja selesai dikerjakan ini hanya ditambal dengan aspal cair saja? Apakah perbaikan ini sesuai arahan dinas terkait, atau inisiatif dari pelaksana sendiri?,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Apip. Dinas terkait jangan hanya duduk di kursi empuk, tapi turun ke lapangan dan lihat langsung hasil pekerjaan yang kondisinya sudah retak padahal baru selesai.
Sementara itu, Tri Winarno, selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan PUPR Kabupaten Karawang, ketika dihubungi awak media, tidak memberikan tanggapan apapun terkait masalah ini.
Begitu pula dengan Parman, pengawas pembangunan jalan poros Desa Dewisari dari DPUPR Karawang, yang juga enggan berkomentar.
Kasus ini menjadi sorotan publik, karena selain dugaan tidak sesuai RAB, keretakan di beberapa titik sudah terlihat meski jalan baru beberapa hari selesai dibangun.
Masyarakat pun menuntut adanya evaluasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang atas proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan standar ini.(Red).
