Magelang, Lintasbatas.News, Ferry Alexa Darmawan, Direktur Alexa Corruption Watcah (ACW), Melaporkan Zaenal Arifin, Bupati Magelng , ke Kejaksaan Agung.
Alexa Corruption Watch (ACW) mengendus adanya dugaan korupsi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17,4 Miliar yang diterima Pemkab Magelang.
“Hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan ditemukan adanya dugaan penyimpangan dan menabrak Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ujar Ferry Alexi Dharmawan, Direktur Alexa Corruption Watch, saat di hubungi Libas. Sabtu (21/1/2023).
Menurut Ferry, DBHCHT merupakan kompensasi dampak dari rokok bagi semua kalangan. Namun dalam prakteknya, pemanfaatan DBHCHT menyimpang dari ketentuan dan tujuannya semula dengan alasan fleksibilitas.
“Tujuan DBHCHT diantaranya untuk mengkompensasi akibat dampak dari rokok. Sehingga penggunaannya tetap harus pada tujuan awal,” ujarnya.
Diketahui, pemanfaatan DBHCHT tersebut dibagi untuk bidang penegakan hukum, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. DBHCHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
“Kami mendesak Kejagung untuk segera melakukan cross check atas laporan dan temuan ini,” ucap Ferry.
Sementara itu, hasil investigasi ACW dengan salah satu kelompok petani tembakau di Kabupaten Magelang, para petani mengaku tidak menerima program yang dirasakan bahkan tidak tahu sama sekali soal DBHCHT.
“Tidak ada BLT (bantuan langsung tunai), tidak ada program pelatihan ataupun bantuan sarana dan prasarana untuk pertanian,” ucap Ferry.
Redaksi sudah berusaha mengirimkan surat permohonan konfirmasi kepada Bupati Magelang untuk wawancara soal dugaan korupsi DBHCHT. Namun hingga berita ini ditulis, Bupati Magelang tidak merespons surat yang dikirimkan. (Red)
