Karawang, Lintasbatas.news – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Karawang, Guntar Mahardika menyikapi dana hibah 10 Miliar yang digelontorkan Pemkab Karawang, pada Polda Jawa Barat.
Menurutnya, disaat Kabupaten Karawang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem tetapi pemerintah daerah malah berpoya-poya mengunakan anggaran APBD tidak tepat sasaran kurang berfaedah bagi masyarakat Kabupaten Karawang.
“Sedangkan anggaran tersebut adalah hasil dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Kabupaten Karawang dan harus bisa dirasakan kembali oleh mereka bermanfaatnya,” ujarnya.
Ia pertanyakan ada kepentingan apakah dibalik pemberian dana hibah tersebut? Apa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang?
Sedangkan masih banyak PR di kabupaten karawang yang harus diselesaikan seperti infrastruktur, tata ruang kota dan pembinaan organisasi kepemudaan baik itu KNPI atau Karang Taruna jauh lebih penting dari pemberian dana hibah ke Polda Jabar.
“Nah ini malah pemerintah daerah memberikan bantuan berupa dana hibah senilai 10m ke polda jabar untuk pembangunan lahan parkir yang akhirnya menjadi polemik baik dikalangan aktifis, pemuda dan masyarakat umum lainnya menjadi pertanyaan besar,” tambah Guntar.
Teruntuk Kapolda Jabar. Lanjut Guntar, harapan saya anggaran tersebut dikembalikan atau dialokasi untuk Polres Karawang yang mungkin nantinya akan lebih bermanfaat dan bisa rasakan oleh masyarakat Karawang.
“Saya mewakili seluruh pemuda – pemudi se Kabupaten Karawang miris dan kecewa melihat pemerintah daerah yang dalam hal ini tujuannya buat bupati semoga segera ada klarifikasi di hadapan publik”, ucapnya.
Apabila tidak ada tanggapan, ia perwakilan pemuda siap bergerak untuk mengepung kantor pemerintah daerah Kabupaten Karawang menuntut bupati untuk turun dari jabatannya karena sudah menyalahgunakan kewenangan sebagai pemimpin.
“Jika Bupati tidak ada klarifikasi terkait anggaran hibah 10 Miliar yang diberikan ke Polda Jabar, pemuda akan kepung pemerintah daerah menuntut untuk mundur dari jabatannya. Dan tidak ada klarifikasi 75 OKP dan organisasi kepemudaan lainnya se Kabupaten Karawang akan bergerak menuntut bupati untuk mundur dari jabatannya,” tandasnya.
Selain itu, KNPI minta DPRD melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Bila ada pernyataan anggota DPRD kecolongan, semakin menguatkan untuk melakukan hak interpelasi pada Bupati Karawang.
“Itu kan APBD, pastinya anggota DPRD khususnya dalam Badan Anggaran mengetahui sejak dalam bahasan atau usulan dari TAPD. Kalau benar merasa kecolongan, lakukan hak interpelasi saja supaya jelas pada publik,” tegas Guntar.
Sementara itu, pernyataan dari Pipik Taufik Ismail S.Sos.,MM. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Karawang, menyampaikan;
Kepada YTH Masyarakat kab. Karawang
Perihal : Surat terbuka perihal polemik Dana Hibah
Sebagai atas nama pribadi sebagai anggota DPRD Karawang, sekaligus ketua Fraksi PDI perjuangan, saya memohon maaf terkait polemik dana Hibah dari pemkab Karawang ke Polda Jabar.
Karena dalam semua proses terjadinya mekanisme Hibah lembaga DPRD juga ikut andil dalam perealisasian hibah tersebut.
Menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih memaksimalkan fungsi controling, budgeting di lembaga DPRD. Kami tidak mau masuk kepada berbagai alasan pembelaan diri terkait terjadinya proses hibah yang secara regulasi sudah sesuai aturan mekanisme yang berlaku.
Bagi kami ini adalah pembelajaran untuk lebih maksimal kedepan dalam sisa waktu pengabdian kami menjadi anggota DPRD di Kab. Karawang, karena kami melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk ranah yang menjadi tanggung jawab APBD kabupaten.
Adapun terjadinya ketidakpuasan dengan dana Hibah tersebut, kami menghargai dalam proses demokrasi dimana siapapun berhak mengeluarkan pendapat dengan mengkritisi kebijakan tersebut.
Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat proses dana hibah tersebut. (red)
